Dewan Dorong Perkebunan dan Pabrik Tapioka
Sulo/Radar
Merauke
Rapat kerja
DPRD Kabupaten Merauke membahas hasil kunjungan Komisi A ke Provinsi Lampung
beberapa waktu lalu di ruang sidang DPRD Merauke, Selasa (25/4).
DPRD Merauke
akan dorong pembangunan perkebunan singkong dan tepung tapioka di Merauke yang nantinya akan dikelola BUMD
MERAUKE- DPRD Kabupaten Merauke akan mendorong pemerintah Kabupaten Merauke untuk membuka perkebunan singkong dan pabrik tapioka
di Kabupaten Merauke. Hal ini
terungkap dalam rapat kerja DPRD
Kabupaten Merauke dipimpin Wakil Ketua II Ir. Drs Benjamin Latumahina, Selasa (25/4). Komisi A
DPRD Kabupaten Merauke yang telah melakukan studi banding ke Lampung beberapa
waktu lalu memberikan laporan hasil studi banding mereka.
Anggota
Komisi A DPRD Merauke Heribertus Silubun, mendorong agar nantinya perkebunan singkong dan pabrik tapioka tersebut dikelola oleh BUMD yang dibentuk oleh pemerintah sehingga dapat
memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun kepada pemerintah Kabupaten
Merauke. Menurutnya, perkebunan singkong dan pabrik tapiokanya
tidak perlu diberikan kepada investor maupun melalui Kerja Sama Operasional
(KSO). Sebab menurutnya, jika diberikan kepada investor maupun lewat KSO tidak akan memberikan
keuntungan bagi daerah. ‘’Kalau pola investasi itu tidak akan menguntungkan.
Karena itu harus dibentuk sebuah BUMD
atau perusahaan daerah yang nantinya dikelola oleh orang-orang
professional,’’ kata politisi dari
Partai PDI-Perjuangan tersebut.
Menurut Heribertus Silubun untuk dapat
mengeksekusi hal tersebut dibutuhkan
keberanian dari seorang pimpinan daerah, seperti yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya yang melakukan
pengadaan pesawat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang pada
saat itu warga Merauke kesulitan alat
transportasi udara. Jika ini berjalan,
maka pembangunan pabriknya tidak
hanya di satu tempat yakni di Jagebob,
namun akan dibangun di sejumlah distrik.
Hal yang
sama disampaikan Saherdi, S.Hut. Politisi dari PKS tersebut menilai bahwa
pembukaan kebun singkong oleh masyarakat dan pabrik tepung tapioka oleh pemerintah daerah tersebut merupakan sebuah
pelaung besar. ‘’Saya melihat ini program yang seksi. Mengapa saya katakana seksi karena peluangnya sangat
besar,’’ terangnya.
Dikatakan,
saat ini kebutuhan tepung tapioka di
Indonesia sangat besar. Setiap tahunnya, kata dia, kebutuhan tepung tapioka ini
mencapai 350 juta ton. Sementara produksi
dari Lampung baru 7 juta ton sehingga sisanya untuk memenuhi kebutuhan
dalma negeri selama ini diimpor dari
Thailand.
‘’Sementara
singkong ini paling gampang di tanam. Dan saya pikir masyarakat kita terbiasa menanam singkong,’’
terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II Benjamin Latumahina
mnejelaskan, total dana yang dibutuhkan untuk
pengadaan mesin tapioka dan peralatannya tersebut sebesar Rp 90
miliar. ‘’ Kita harus dorang sama-sama.
Untuk 2 periode anggaran. Pertama di APBD Perubahan 2017 dan pada
APBD induk 2018 mendatang,’’
katanya.
Menurut
Benjamin Latumahina, tepung Tapioka ini
masih memberikan peluang yang sangat besar. Berbeda dengan tepung Telo yang pabriknya dibangun pemerintah di Sota.
‘’Untuk kebutuhan lokal saja,
pemasarannya sudah cukup sulit. Tapi dengan tepung tapioka ini pasarannya masih
sangat terbuka,’’ tandasnya. (ulo)
Komentar
Posting Komentar