Masyarakat Adat Minta Ganti Rugi Rp 500 Juta



Robert / Radar Merauke
Masyarakat pemangku hak ulayat tanah di Kampung Kumbe saat melakukan negosiasi terkait ganti rugi lahan yang telah digunakan untuk membangun gedung sekolah SMP Negeri 1 Kumbe, Rabu (5/4)

MERAUKE-Wakil Bupati Merauke Sularso, SE  menemui sejumlah perwakilan masyarakat Kumbe yang mengklaim memiliki hak ulayat atas tanah yang telah dibangun SMP Negeri 1 Kumbe. Pertemuan tersebut berlangsung di aula SMP Negeri 1 Kumbe, Rabu (5/4)
Dalam pertemuan tersebut sejumlah delegasi masyarakat yang mengaku memiliki hak ulayat pada tanah tersebut meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke untuk mengganti rugi lahan itu  senilai Rp 500 juta.
“Apa yang menjadi keinginan, saya tidak bisa langsung menjawab hari ini. Saya akan bahas ini bersama bupati. Satu atau dua hari kedepan kami akan kasih jawabannya,” kata wakil Bupati Merauke  Sularso ketika menanggapi usulan warga.
Sularso meminta, agar masyarakat yang mengklaim hak ulayat terhadap tanah tertentu untuk bisa berkoordinasi dengan lembaga masyarakat adat (LMA) kabupaten. Sehingga keberadan LMA sebagai lembaga yang memiliki badan hukum di kabupaten itu bisa berperan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Menurutnya, hal tersebut dimaksudkan agar adanya sinergi dan kerja sama antara masyarakt adat melalui LMA dengan pemerintah daerah.
“Kami pemerintah daerah berharap agar setiap persoalan seperti ini bisa disampaikan kepada LMA Kabupaten, supaya LMA bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” katanya.
Dikatakan, berkaitan dengan tuntutan masyarakat pemangku ulayat terhadap ganti rugi lahan yang telah digunakan untuk bangunan  sejumlah fasilitas umum, dirinya menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki anggaran khusus untuk membayar sejumlah tuntutan tersebut. Sehingga dirinya berharap, agar setiap persoalan yang terjadi perlu diselesaikan secara bijak.
“Kalau ada sumber anggaran, kita siap bantu proses ini tetap kita jalan tapi kami mohon tolong jangan ganggu aktifitas disekolah,” pungkasnya.(roy/nik)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dua Bahasa Lokal di Merauke Terancam Punah

Gambar
Agustinus Mahuze for Radar Merauke Beberapa penutur bahasa lokal dari etnis Marori sedang mendokumentasikan bahasa lokalnya dalam bentuk kamus, sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian bahasa lokal Marori Mengge. MERAUKE- Dua bahas lokal yakni, Bahasa Marori yang berada di Kampung Wasur dan Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya terancam punah. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu antropolog, I Wayan Badrika yang dimulai sejak 2011 hingga 2016 lalu. “Dari hasil penelitian yang kami sudah lakukan itu, dua bahasa lokal ini sudah semakin sulit didengarkan. Sebagian besar bahasa ini tidak lagi digunakan oleh kaum mudah,” kata Asisten Peneliti I Wayan Badrika untuk wilayah  Papua,  Agustinus Mahuze ketika ditemui Radar Merauke di ruang kerjanya, Selasa (30/5). Dijelaskan, pada 2016 jumlah penutur bahasa lokal Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya hanya mencapai lima orang. Sedangkan bahasa Marori Mengge hanya tersisa 15 kepa...
Baca selengkapnya

Pemkab dan Adat Turun ke Kampung Nasem

Gambar
Sulo/Radar Merauke   Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si didampingi Dandim 1707/Merauke dan Kapolres Merauke saat turun ke  Kampung Nasem dan memberikan arahan pada pertemuan adat dalam rangka penyelesaian atas surat yang dikeluarkan Ketua Adat Kampung Nasem yang memberi ancaman pengusiran terhadap warga Kampung Wambi yang tinggal di Nasem, Sabtu (3/6) Terkait Ancaman Pengusiran Warga Wambi  yang Tinggal di Nasem MERAUKE- Pemerintah Kabupaten Merauke  dan pihak adat Marind Wilayah Sosom turun ke Kampung Nasem, Distrik  Merauke untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di kampung tersebut terkait dengan ancaman pengusiran yang dilakukan oleh  pemilik ulayat Kampung Nasem kepada warga asal Kampung Wambi yang tinggal  di kampung tersebut, Sabtu  (3/6).       Dibawah tenda  di halaman Kantor  Kampung Nasem,   penyelesaikan masalah tersebut diawali dengan  penyampaian dari Ketua ...
Baca selengkapnya

Letkol Heri Krisdianto: Proxiwor Musuh Bersama

Gambar
Robert/Radar Merauke Letkol Inf. Heri Krisdianto MERAUKE- Dandim Kodim 1707/Merauke, Letkol Inf. Heri Krisdianto meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Merauke agar sama-sama memerangi proxiwar (perang moderen.red) yang saat ini sudah menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan baik ditingkat nasional maupun daerah. “Yang perlu kita sikapi saat ini,  kita harus bersatu sekarang. Kita sudah  hidup di zaman globalisasi. Ancaman proxiwar itu menjadi musuh kita, masalah sedikit disusupi. Itu yang harus kita waspadai,” kata Letkol Inf. Heri Krisdianto ketika ditemui media ini baru-baru ini. Menurutnya, negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki latar belakang yang majemuk. Dan sebagai warga negara maka tentunya setiap masyarakat punya tanggung jawab untuk menjaga kondisi agar tetap aman.  Khususnya untuk warga yang ada di Merauke untuk tidak melihat perbedaan di jadikan sarana untuk memecah belah persatuan yang sudah terjalin lama. Dandim men...
Baca selengkapnya