OPD Diingatkan Tidak Ego Sektoral


Sulo/Radar Merauke
Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si saat buka Musrenbang tingkat kabupaten ditandai pemukulan kandara di gedung Bellafiesta, Kamis (6/4)

 MERAUKE-  Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si, mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Merauke untuk tidak mengedepankan ego sektoral dengan cara memaksakan kehendaknya.   Namun yang  harus diperhatikan seluruh pimpinan OPD adalah membangun sinergitas dalam mensukseskan program prioritas pembangunan sesuai dengan target pembangunan yang akan dicapai sesuai dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan visi misi Pemerintah Kabupaten Merauke. Hal ini disampaikan bupati Frederikus Gebze, ketika membuka  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) tingkat Kabupaten  Merauke,   di gedung Bellafiesta,  Kamis (6/4).
 Bupati mencontohkan soal target Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Merauke. Saat ini IPM Kabupaten Merauke tersebut masih berada di angka 67,33 persen. Sementara yang harus dicapai sampai tahun  2021 mendatang adalah 70,11 persen.   ‘’Untuk mencapai angka tersebut ada 3 langkah yang harus dilakukan,’’ terangnya. Pertama, lanjutnya adalah kesadaran dalam merubah paradigma dan system berpikir dalam      OPD. Kedua memiliki sumber  daya manusia yang mampu melihat dengan jeli dan mamu melihat dengan seksama dan kondisi ril yang harus bisa diangkat untuk mencapai target.  ‘’Ketiga bagian dari seluruh perangkat anggaran yang telah kita siapkan dan sepakati. Dengan demikian, untuk mencapai indikator     penbangunan ini bisa tercapai.  Itu dibuktikan dimana dalam 2 tahun  terakhir ini kita bisa lakukan LKPD  tepat waktu 31 Maret. Itu menandakan bapak ibu mampu bekerja di tanah ini,’’ terangnya. 
Sementara itu, kepada wartawan seusai membuka  Musrenbang itu,  bupati Frederikus Gebze mengatakan  dalam kegiatan  ini ada 3 penekanan yang ia sampaikan. Pertama, bahwa musrenbang  kali ini berbeda. Perbedaanya dia betul menyerap,  mengangkat dan melihat serta meneliti apa sebenarnya yang menjadi keinginan masyarakat kampung. ‘’Sehingga     pembangunan itu bisa diarahkan sesuai dengan potensi dan pengembangan wilayah kampung sesuai dengan  berbagai komperatif  keunggulan yang ada di kampung ,’’ jelasnya. Kedua, lanjut dia, untuk mengangkat komperatif  keunggulan yang ada di kampung itu, masyarakat perlu kemandirian, ada interpraneur yang sering dilakukan. ‘’Tapi, pendampingan, bimbingan  dan pengawasan terus dilakukan berkaitan dengan akan difungsikannya staf distrik untuk menjadi pengawas pendamping kegiatan di lapangan,’’ terangnya.   Ketiga, dengan program  bangsaku, bangun semua kampungku merupakan sebuah  program inovasi pemerintah daerah yang dimasukan dalam  program inovasi kementrian dalam negeri. Dimana   di sana, diajak partisipasi  masyarakat untuk menyusun dan mengangkat ekonomi kerakyatan masyarakat yang ada di kampung. ‘’Jadi kampung diajak untuk mandiri untuk menemukan nilai-nilai komperatif keunggulan baik dari usaha dan sebagainya. Dari konsep inilah kita harapkan benar-benar bahwa musrenbang kali ini kita berbeda dan berubah serta  kita mau ada subtansi dasar dengan hasil akhir indikator pencapaian kinerja  dan indicator pencapaian pengelolaan keuangan  dan indicator pencapaian pengawasan yang sistimatis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,’’ terangnya.   
Sementara itu, Kepala Bappade Kabupaten Merauke Ir. Justina Sianturi  mengungkapkan, kegiatan ini adalah untuk melihat kembali  seluruh usulan program kegiatan  yang datangnya dari bawah yang dimulai dari kampung kemudian distrik  dengan melakukan penjaringan prioritas kebutuhan  di setiap kampung dan distrik. Kemudian disinergikan  dengan seluruh program kegiatan yang sudah  disusun oleh OPD   yang ada berdasarkan RPJMD.  ‘’Karena itu pada hari ini, dilakukan seperti verifikasi   kembali kepada distrik yang mewakili masyarakat di tingkat kampung dan juga kepada seluruh OPD yang akan menjadi pelaksana dari seluruh pembangunan pemerintahan itu,’’ tandasnya.  Kehadiran para wakil rakyat dari DPRD Kabupaten Merauke, lanjut   Sianturi adalah untuk mengawal usulan program prioritas sesuai kebutuhan.’’Disini perlu digarisbawahi   antara keinginan dan kebutuhan.  Karena kita tidak membuat prioritas sesuai kebutuhan, tentu itu tidak mungkin. Karena pemerintah tidak memiliki pembatasan pendanaan. Pemerintah harus bisa melahirkan suatu kegiatan yang dapat dibiayai  baik dari APBD kabupaten, maupun dana-dana lainnya seperti Otsus, APBD provinsi maupun dana  pusat dan DAK,’’ tambahnya.  (ulo)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dua Bahasa Lokal di Merauke Terancam Punah

Gambar
Agustinus Mahuze for Radar Merauke Beberapa penutur bahasa lokal dari etnis Marori sedang mendokumentasikan bahasa lokalnya dalam bentuk kamus, sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian bahasa lokal Marori Mengge. MERAUKE- Dua bahas lokal yakni, Bahasa Marori yang berada di Kampung Wasur dan Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya terancam punah. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu antropolog, I Wayan Badrika yang dimulai sejak 2011 hingga 2016 lalu. “Dari hasil penelitian yang kami sudah lakukan itu, dua bahasa lokal ini sudah semakin sulit didengarkan. Sebagian besar bahasa ini tidak lagi digunakan oleh kaum mudah,” kata Asisten Peneliti I Wayan Badrika untuk wilayah  Papua,  Agustinus Mahuze ketika ditemui Radar Merauke di ruang kerjanya, Selasa (30/5). Dijelaskan, pada 2016 jumlah penutur bahasa lokal Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya hanya mencapai lima orang. Sedangkan bahasa Marori Mengge hanya tersisa 15 kepa...
Baca selengkapnya

Pemkab dan Adat Turun ke Kampung Nasem

Gambar
Sulo/Radar Merauke   Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si didampingi Dandim 1707/Merauke dan Kapolres Merauke saat turun ke  Kampung Nasem dan memberikan arahan pada pertemuan adat dalam rangka penyelesaian atas surat yang dikeluarkan Ketua Adat Kampung Nasem yang memberi ancaman pengusiran terhadap warga Kampung Wambi yang tinggal di Nasem, Sabtu (3/6) Terkait Ancaman Pengusiran Warga Wambi  yang Tinggal di Nasem MERAUKE- Pemerintah Kabupaten Merauke  dan pihak adat Marind Wilayah Sosom turun ke Kampung Nasem, Distrik  Merauke untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di kampung tersebut terkait dengan ancaman pengusiran yang dilakukan oleh  pemilik ulayat Kampung Nasem kepada warga asal Kampung Wambi yang tinggal  di kampung tersebut, Sabtu  (3/6).       Dibawah tenda  di halaman Kantor  Kampung Nasem,   penyelesaikan masalah tersebut diawali dengan  penyampaian dari Ketua ...
Baca selengkapnya

Letkol Heri Krisdianto: Proxiwor Musuh Bersama

Gambar
Robert/Radar Merauke Letkol Inf. Heri Krisdianto MERAUKE- Dandim Kodim 1707/Merauke, Letkol Inf. Heri Krisdianto meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Merauke agar sama-sama memerangi proxiwar (perang moderen.red) yang saat ini sudah menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan baik ditingkat nasional maupun daerah. “Yang perlu kita sikapi saat ini,  kita harus bersatu sekarang. Kita sudah  hidup di zaman globalisasi. Ancaman proxiwar itu menjadi musuh kita, masalah sedikit disusupi. Itu yang harus kita waspadai,” kata Letkol Inf. Heri Krisdianto ketika ditemui media ini baru-baru ini. Menurutnya, negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki latar belakang yang majemuk. Dan sebagai warga negara maka tentunya setiap masyarakat punya tanggung jawab untuk menjaga kondisi agar tetap aman.  Khususnya untuk warga yang ada di Merauke untuk tidak melihat perbedaan di jadikan sarana untuk memecah belah persatuan yang sudah terjalin lama. Dandim men...
Baca selengkapnya