Pemda Tak Pernah Bersinergi Dengan LMA
MERAUKE- Ketua Lembaga Masyarakat
Adat (LMA) Kabupaten Merauke Ignasius Ndiken mengatakan, keberadaan Lembaga Masyarakat Adat di
Kabupaten Merauke sejak dirintis belum pernah bersinergi dengan pemerintah
dalam hal apapun. Hal itu bisa dibuktikan dengan minimnya perhatian pemerintah
daerah terhadap keberadaan lembaga tersebut.
“LMA ini bagi pemerintah itu hanya dianggap
sebagai mobil pemadam kebakaran. Kalau dalam kondisi darurat baru LMA bisa
dilibatkan,” kata Ignasius Ndiken ketika ditemui Radar Merauke di kediamannya Kamis
(6/4) kemarin.
Menurutnya, Terkait dengan
munculnya beragam persoalan adat yang
sering kali muncul di tengah masyarakat
selama ini, diyakininya bahwa hal tersebut sangat sulit untuk bisa
diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri.
“Selesai hari ini besok akan muncul
kembali, dan itu akan berlangsung terus menerus seperti itu,” katanya.
Dikatakan, akhir-akhir ini begitu
banyak persoalan yang timbul selalu mempersoalkan tentang hak ulayat.
Menurutnya, jika bicara persoalan dan penyelesaian tanah adat di Kabupaten Merauke,
maka LMA lah yang berperan penting untuk menjadi mediator sekaligus penengah
dan juga bisa menjadi peredam segala bentuk tuntutan masyarakat adat itu. Namun
sampai dengan saat ini, antara pemerintah daerah dan masyarakat adat cenderung
tidak searah dalam pola pikir maupun dalam bentuk pengambilan keputusan.
“Kami
sudah diakui sebagai perwakilan masyarakat adat, tapi kapan kami dilibatkan
oleh pemerintah ketika mengambil keputusan yang berkaitan dan melibatkan
masyarakat adat,” pungkasnya.(roy/nik)
Komentar
Posting Komentar