Pemda Tak Pernah Bersinergi Dengan LMA

MERAUKE- Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke Ignasius Ndiken mengatakan,  keberadaan Lembaga Masyarakat Adat di Kabupaten Merauke sejak dirintis belum pernah bersinergi dengan pemerintah dalam hal apapun. Hal itu bisa dibuktikan dengan minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan lembaga tersebut.
 “LMA ini bagi pemerintah itu hanya dianggap sebagai mobil pemadam kebakaran. Kalau dalam kondisi darurat baru LMA bisa dilibatkan,” kata Ignasius Ndiken ketika ditemui Radar Merauke di kediamannya Kamis (6/4) kemarin.
Menurutnya, Terkait dengan munculnya  beragam persoalan adat yang sering kali muncul di tengah masyarakat  selama ini, diyakininya bahwa hal tersebut sangat sulit untuk bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri.
“Selesai hari ini besok akan muncul kembali, dan itu akan berlangsung terus menerus seperti itu,” katanya.  
Dikatakan, akhir-akhir ini begitu banyak persoalan yang timbul selalu mempersoalkan tentang hak ulayat. Menurutnya, jika bicara persoalan dan penyelesaian tanah adat di Kabupaten Merauke, maka LMA lah yang berperan penting untuk menjadi mediator sekaligus penengah dan juga bisa menjadi peredam segala bentuk tuntutan masyarakat adat itu. Namun sampai dengan saat ini, antara pemerintah daerah dan masyarakat adat cenderung tidak searah dalam pola pikir maupun dalam bentuk pengambilan keputusan.
“Kami sudah diakui sebagai perwakilan masyarakat adat, tapi kapan kami dilibatkan oleh pemerintah ketika mengambil keputusan yang berkaitan dan melibatkan masyarakat adat,” pungkasnya.(roy/nik)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dua Bahasa Lokal di Merauke Terancam Punah

Pemkab dan Adat Turun ke Kampung Nasem

Letkol Heri Krisdianto: Proxiwor Musuh Bersama