Pemilik Hak Ulayat Tuntut Ganti Rugi Pelabuhan Rp 3 Triliun


Robert/Radar Merauke
Kapal Penumpang Sirimau Milik PT Pelni saat  sedang sandar menurunkan penumpang di pelabuhan Merauke. Pelabuhan ini merupakan salah satu kawasan yang akan dipalang oleh pemilik hak ulayat jika pemerintah belum menerima tuntutannya.

MERAUKE- Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Inbuti Hendrikus Hengky Ndiken mengatakan rencana pemerintah pusat untuk meningkatkan percepatan pelayanan dan misi satu harga untuk wilayah Merauke melalui transportasi Tol Laut  kemungkinan besar bakal tidak bisa optimal alias gagal. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah belum melakukan pembayaran ganti rugi lahan yang dipakai untuk pembangunan Pelabuhan Yos Sudarso Merauke dan sejumlah tempat umum lainnya selama ini.
“Kami masyarakat adat Inbuti selaku pemilik hak ulayat atas tanah yang sudah dibangun pelabuhan laut minta pemerintah untuk memberikan kompensasi ganti rugi sebesar Rp 3 triliun,“ kata Hendrikus Hengky Ndiken ketika ditemui Radar Merauke, Senin (10/4) kemarin.
Menurut Hengky, secara keseluruhan lahan yang telah dipakai oleh pemerintah  selama ini seluas 26,58 hektar. Dari total  luas  tersebut ada sekitar 12 hektar  yang sudah dipakai untuk pembangunan fasiltas pelabuhan dan lainnya.
“Jujur kami akan melakukan pemalangan jika pemerintah tidak mengindahkan atau mencarikan solusi bersama terkait persoalan ini,” akuinya
Dikatakan, terkait dengan tuntutan tersebut pihak pemilik hak ulayat sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Diantaranya, mereka telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan. Selain itu, juga telah menyurati Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas persoalan tanah ulayat di kawasan pelabuhan ini. Namun menurutnya, usaha tersebut selalu sia-sia. Sebab hingga saat ini belum ada respon positif, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
”Bupati Merauke sudah menjanjikan untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Tapi sampai saat ini kami belum juga dipertemukan,” terangnya.
Ditegaskan, pihaknya telah memastikan akan melakukan pemalangan terhadap seluruh aktifitas pelabuhan Merauke jika pemerintah tetap melakukan pengembangan pembangunan fasilitas pelabuhan meskipun belum memberikan jawaban pasti terkait tuntutan masyarakat adat itu.
“Kami sudah tahu resikonya jika tetap menempuh jalur seperti itu. Selain pergerakan ekonomi terhambat kami siap untuk mengikuti proses hukum yang berlaku,” terangnya.
Dirinya berharap kepada pemerintah daerah dan pihak pengelola fasilitas pelabuhan dan lainnya agar bisa berperan aktif untuk sama-sama bekerja mencarikan solusi yang terbaik terkait masalah ini.
“Kami harapkan pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pihak Pelindo untuk minta duduk bersama terkait persoalan ini, kami sudah berulang kali untuk menghadap ketingkat atas tapi hasilnya tetap sama saja,” pungkasnya.(roy/nik)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dua Bahasa Lokal di Merauke Terancam Punah

Gambar
Agustinus Mahuze for Radar Merauke Beberapa penutur bahasa lokal dari etnis Marori sedang mendokumentasikan bahasa lokalnya dalam bentuk kamus, sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian bahasa lokal Marori Mengge. MERAUKE- Dua bahas lokal yakni, Bahasa Marori yang berada di Kampung Wasur dan Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya terancam punah. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu antropolog, I Wayan Badrika yang dimulai sejak 2011 hingga 2016 lalu. “Dari hasil penelitian yang kami sudah lakukan itu, dua bahasa lokal ini sudah semakin sulit didengarkan. Sebagian besar bahasa ini tidak lagi digunakan oleh kaum mudah,” kata Asisten Peneliti I Wayan Badrika untuk wilayah  Papua,  Agustinus Mahuze ketika ditemui Radar Merauke di ruang kerjanya, Selasa (30/5). Dijelaskan, pada 2016 jumlah penutur bahasa lokal Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya hanya mencapai lima orang. Sedangkan bahasa Marori Mengge hanya tersisa 15 kepa...
Baca selengkapnya

Pemkab dan Adat Turun ke Kampung Nasem

Gambar
Sulo/Radar Merauke   Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si didampingi Dandim 1707/Merauke dan Kapolres Merauke saat turun ke  Kampung Nasem dan memberikan arahan pada pertemuan adat dalam rangka penyelesaian atas surat yang dikeluarkan Ketua Adat Kampung Nasem yang memberi ancaman pengusiran terhadap warga Kampung Wambi yang tinggal di Nasem, Sabtu (3/6) Terkait Ancaman Pengusiran Warga Wambi  yang Tinggal di Nasem MERAUKE- Pemerintah Kabupaten Merauke  dan pihak adat Marind Wilayah Sosom turun ke Kampung Nasem, Distrik  Merauke untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di kampung tersebut terkait dengan ancaman pengusiran yang dilakukan oleh  pemilik ulayat Kampung Nasem kepada warga asal Kampung Wambi yang tinggal  di kampung tersebut, Sabtu  (3/6).       Dibawah tenda  di halaman Kantor  Kampung Nasem,   penyelesaikan masalah tersebut diawali dengan  penyampaian dari Ketua ...
Baca selengkapnya

Letkol Heri Krisdianto: Proxiwor Musuh Bersama

Gambar
Robert/Radar Merauke Letkol Inf. Heri Krisdianto MERAUKE- Dandim Kodim 1707/Merauke, Letkol Inf. Heri Krisdianto meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Merauke agar sama-sama memerangi proxiwar (perang moderen.red) yang saat ini sudah menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan baik ditingkat nasional maupun daerah. “Yang perlu kita sikapi saat ini,  kita harus bersatu sekarang. Kita sudah  hidup di zaman globalisasi. Ancaman proxiwar itu menjadi musuh kita, masalah sedikit disusupi. Itu yang harus kita waspadai,” kata Letkol Inf. Heri Krisdianto ketika ditemui media ini baru-baru ini. Menurutnya, negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki latar belakang yang majemuk. Dan sebagai warga negara maka tentunya setiap masyarakat punya tanggung jawab untuk menjaga kondisi agar tetap aman.  Khususnya untuk warga yang ada di Merauke untuk tidak melihat perbedaan di jadikan sarana untuk memecah belah persatuan yang sudah terjalin lama. Dandim men...
Baca selengkapnya