Pemkab Diminta Buat Jembatan Timbang

MERAUKE-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua daerah pemilihan (Dapil) 7 meliputi, Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi, Kusmanto.SH menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Perhubungan untuk menyediakan jembatan timbang. Sebagai pengukur timbangan kendaraan pengangkut yang beroperasi di bumi Anim Ha ini.
“Iya, saya rasa perlu adanya jembatan timbang. Pasalnya kan di Merauke ini kontur tanahnya labil. Sehingga kendaraan pengangkut yang melintas di jalan raya bisa diukur. Agar tidak menyebabkan kerusakan pada jalan tersebut,” kata Kusmanto via selulernya, Senin (17/4) kemarin.
Dikatakan, fungsi daripada jembatan timbang tersebut sebagai pengontrol kendaraan pengangkut agar tidak over kapasitas dalam mengangkut bahan material dan lain sebagainya.
“Ini juga dimaksud agar kondisi jalan di Merauke tetap terjaga tidak rusak. Sebab karena kalau rusak mengganggu aktivitas transportasi masyarakat Merauke dan berapa kabupaten lainnya di wilayah selatan Papua,” ujar pria yang duduk di Komisi I DPR Papua ini.
Lebih lanjut Kusmanto mengatakan, terkait dengan kondisi beberapa ruas jalan yang menjadi tanggungan pemerintah provinsi yang kini sudah rusak, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi IV DPR Papua untuk membahasnya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Jalan Papua.
“Kami anggota dewan yang merupakan wakil rakyat Merauke sudah berkoordinasi dengan Komisi IV DPR Papua yang membidangi infrastruktur. Dan beberapa waktu lalu juga mereka sudah melihat langsung,” ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Selain itu menurut Kusmanto, alangkah baiknya ada sebuah regulasi yang didorong ke pemerintah pusat khusus untuk Kabupaten Merauke ada dana talangan pembangunan jalan. Sehingga, apabila ada jalan yang rusak bisa ditalangi dengan dana itu. Namun tentunya dana tersebut harus memiliki regulasi payung hukum sehingga tidak dikategorikan markup.
“Karena yang terjadi selama ini dalam pokok anggaran yang ditetapkan tidak bisa langsung dilakukan pengerjaan sementara jalan sudah rusak.  Kan selama ini yang terjadi begitu. Untuk itu perlunya dana talangan tersebut,” katanya
Ditambahkan, sejatinya pihak legislatif baik itu DPRD, DPRP maupun DPR RI sangat mendukung apabila pemerintah mendorong dana talangan. Yang tentunya harus memiliki regulasi dan paying hukum.
“Kami pasti mendukung. Sebab itukan demi kepentingan masyarakat kita sendiri,” pungkasnya.(nik)



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dua Bahasa Lokal di Merauke Terancam Punah

Gambar
Agustinus Mahuze for Radar Merauke Beberapa penutur bahasa lokal dari etnis Marori sedang mendokumentasikan bahasa lokalnya dalam bentuk kamus, sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian bahasa lokal Marori Mengge. MERAUKE- Dua bahas lokal yakni, Bahasa Marori yang berada di Kampung Wasur dan Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya terancam punah. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu antropolog, I Wayan Badrika yang dimulai sejak 2011 hingga 2016 lalu. “Dari hasil penelitian yang kami sudah lakukan itu, dua bahasa lokal ini sudah semakin sulit didengarkan. Sebagian besar bahasa ini tidak lagi digunakan oleh kaum mudah,” kata Asisten Peneliti I Wayan Badrika untuk wilayah  Papua,  Agustinus Mahuze ketika ditemui Radar Merauke di ruang kerjanya, Selasa (30/5). Dijelaskan, pada 2016 jumlah penutur bahasa lokal Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya hanya mencapai lima orang. Sedangkan bahasa Marori Mengge hanya tersisa 15 kepa...
Baca selengkapnya

Pemkab dan Adat Turun ke Kampung Nasem

Gambar
Sulo/Radar Merauke   Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si didampingi Dandim 1707/Merauke dan Kapolres Merauke saat turun ke  Kampung Nasem dan memberikan arahan pada pertemuan adat dalam rangka penyelesaian atas surat yang dikeluarkan Ketua Adat Kampung Nasem yang memberi ancaman pengusiran terhadap warga Kampung Wambi yang tinggal di Nasem, Sabtu (3/6) Terkait Ancaman Pengusiran Warga Wambi  yang Tinggal di Nasem MERAUKE- Pemerintah Kabupaten Merauke  dan pihak adat Marind Wilayah Sosom turun ke Kampung Nasem, Distrik  Merauke untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di kampung tersebut terkait dengan ancaman pengusiran yang dilakukan oleh  pemilik ulayat Kampung Nasem kepada warga asal Kampung Wambi yang tinggal  di kampung tersebut, Sabtu  (3/6).       Dibawah tenda  di halaman Kantor  Kampung Nasem,   penyelesaikan masalah tersebut diawali dengan  penyampaian dari Ketua ...
Baca selengkapnya

Letkol Heri Krisdianto: Proxiwor Musuh Bersama

Gambar
Robert/Radar Merauke Letkol Inf. Heri Krisdianto MERAUKE- Dandim Kodim 1707/Merauke, Letkol Inf. Heri Krisdianto meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Merauke agar sama-sama memerangi proxiwar (perang moderen.red) yang saat ini sudah menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan baik ditingkat nasional maupun daerah. “Yang perlu kita sikapi saat ini,  kita harus bersatu sekarang. Kita sudah  hidup di zaman globalisasi. Ancaman proxiwar itu menjadi musuh kita, masalah sedikit disusupi. Itu yang harus kita waspadai,” kata Letkol Inf. Heri Krisdianto ketika ditemui media ini baru-baru ini. Menurutnya, negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki latar belakang yang majemuk. Dan sebagai warga negara maka tentunya setiap masyarakat punya tanggung jawab untuk menjaga kondisi agar tetap aman.  Khususnya untuk warga yang ada di Merauke untuk tidak melihat perbedaan di jadikan sarana untuk memecah belah persatuan yang sudah terjalin lama. Dandim men...
Baca selengkapnya