Pengurus dan Kader Wajib Bawa Perindo Ikut Pileg dan Pilpres


Sulo/Radar Merauke
Ketua DPW Perindo Provinsi Papua DR Habel Melkias Suwae  ketika tatap muka dengan pengurus dan kader partai Perindo Kabupaten Merauke, di Sekretariat DPD Perindo Kabupaten Merauke, Jalan  Ternate-Merauke, Selasa (4/4).    

MERAUKE-  Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)  Provinsi Papua DR. Habel Melkias Suwae mengatakan, seluruh  pengurus dan kader  Partai Perindo wajib membawa partai ini ikut Pemilu Legeslatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 mendatang. ‘’Seluruh pengurus dan kader wajib bawa Perindo ikut Pileg dan Pilpres tahun 2019. Itu target  kita,’’ kata   Habel Melkias Suwae  yang akrab dipanggil HMS ini saat tatap muka dan konsolidasi dengan pengurus dan kader DPD Perindo Kabupaten Merauke di Sekretariat DPD Perindo Kabupaten Merauke,   Selasa (4/4).  
Menurut HMS, untuk bisa mencapai target tersebut maka Perindo  harus lolos verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU sekitar pertengahan tahun 2017 ini.  Di Provinsi Papua, kata  HMS, kepengurusan Partai  Perindo telah hadir di 29 kabupaten/kota. Begitu juga ditingkat  distrik. Dari 531   kecamatan atai distrik di Papua,  tinggal 1 distrik di Boven Digoel  yang belum terbentuk.
‘’Ini semua boleh terbentuk hanya karena  semangat yang luar biasa dan hanya dengan panggilan  hati yang dari kita semua yang mau berkorban. Karena itu, sebagai Ketua DPW Perindo, saya terima kasih kepada kita semua atas pengorbanan  tersebut,’’ terangnya.
Mantan Ketua DPD Partai Golkar ini    mengatakan lebih lanjut bahwa jika target Perindo  saat ini tidak bisa ikut Pileg maka lebih baik partai ini tidak dibentuk. ‘’Tapi  kita punya tekad yang kuat untuk bagaimana membawa partai ini ikut Pileg 2019,’’ katanya.
Dikatakan, setiap orang yang masuk ke  partai politik punya tujuan yang sama adalah bagaimana untuk bisa duduk di  kursi legeslatif baik DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi maupun DPR RI. Serta  bisa menjadi bupati atau wakil bupati, wakil gubernur atau gubernur. Lebih dari itu menjadi presiden.
‘’Kalau dulu sebelum reformasi, masuk partai bisa  menduduki jabatan tertentu di pemerintahan. Tapi sekarang  pegawai negeri  kalau mau masuk partai politik harus mundur dari PNS.  Nah, kalau ada yang masuk partai politik tapi tidak punya cita-cita untuk  duduk di lembaga legeslatif maka  orang itu perlu diluruskan lagi,’’ jelasnya. (ulo)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dua Bahasa Lokal di Merauke Terancam Punah

Gambar
Agustinus Mahuze for Radar Merauke Beberapa penutur bahasa lokal dari etnis Marori sedang mendokumentasikan bahasa lokalnya dalam bentuk kamus, sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian bahasa lokal Marori Mengge. MERAUKE- Dua bahas lokal yakni, Bahasa Marori yang berada di Kampung Wasur dan Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya terancam punah. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu antropolog, I Wayan Badrika yang dimulai sejak 2011 hingga 2016 lalu. “Dari hasil penelitian yang kami sudah lakukan itu, dua bahasa lokal ini sudah semakin sulit didengarkan. Sebagian besar bahasa ini tidak lagi digunakan oleh kaum mudah,” kata Asisten Peneliti I Wayan Badrika untuk wilayah  Papua,  Agustinus Mahuze ketika ditemui Radar Merauke di ruang kerjanya, Selasa (30/5). Dijelaskan, pada 2016 jumlah penutur bahasa lokal Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya hanya mencapai lima orang. Sedangkan bahasa Marori Mengge hanya tersisa 15 kepa...
Baca selengkapnya

Pemkab dan Adat Turun ke Kampung Nasem

Gambar
Sulo/Radar Merauke   Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si didampingi Dandim 1707/Merauke dan Kapolres Merauke saat turun ke  Kampung Nasem dan memberikan arahan pada pertemuan adat dalam rangka penyelesaian atas surat yang dikeluarkan Ketua Adat Kampung Nasem yang memberi ancaman pengusiran terhadap warga Kampung Wambi yang tinggal di Nasem, Sabtu (3/6) Terkait Ancaman Pengusiran Warga Wambi  yang Tinggal di Nasem MERAUKE- Pemerintah Kabupaten Merauke  dan pihak adat Marind Wilayah Sosom turun ke Kampung Nasem, Distrik  Merauke untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di kampung tersebut terkait dengan ancaman pengusiran yang dilakukan oleh  pemilik ulayat Kampung Nasem kepada warga asal Kampung Wambi yang tinggal  di kampung tersebut, Sabtu  (3/6).       Dibawah tenda  di halaman Kantor  Kampung Nasem,   penyelesaikan masalah tersebut diawali dengan  penyampaian dari Ketua ...
Baca selengkapnya

Letkol Heri Krisdianto: Proxiwor Musuh Bersama

Gambar
Robert/Radar Merauke Letkol Inf. Heri Krisdianto MERAUKE- Dandim Kodim 1707/Merauke, Letkol Inf. Heri Krisdianto meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Merauke agar sama-sama memerangi proxiwar (perang moderen.red) yang saat ini sudah menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan baik ditingkat nasional maupun daerah. “Yang perlu kita sikapi saat ini,  kita harus bersatu sekarang. Kita sudah  hidup di zaman globalisasi. Ancaman proxiwar itu menjadi musuh kita, masalah sedikit disusupi. Itu yang harus kita waspadai,” kata Letkol Inf. Heri Krisdianto ketika ditemui media ini baru-baru ini. Menurutnya, negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki latar belakang yang majemuk. Dan sebagai warga negara maka tentunya setiap masyarakat punya tanggung jawab untuk menjaga kondisi agar tetap aman.  Khususnya untuk warga yang ada di Merauke untuk tidak melihat perbedaan di jadikan sarana untuk memecah belah persatuan yang sudah terjalin lama. Dandim men...
Baca selengkapnya