Penyebaran Informasi Hukum dan HAM di Papua masih Minim


Libert/Radar Merauke
Habel Way

MERAUKE-Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Habel Way mengatakan alokasi APBN guna melaksanakan kegiatan penyebar luasan informasi hukum dan HAM di Provinsi Papua sangat kecil. Yang Artinya, kegiatan penyebaran informasi mengenai hukum dan HAM terkesan minim.
“Hal ini dikarenakan di Indonesia terdapat 35 provinsi dana itu akan dibagikan ke seluruh provinsi tersebut. Sehingga, dengan geografis Papua yang luas membuat penyebar luasan informasi mengenai hukum dan HAM terkesan minim,” kata Habel Way saat ditemui awak media beberapa waktu lalu.
Dikatakan, meskipun minimnya APBN guna melaksanakan kegiatan tersebut pihaknya tetap akan fokus dan akan terus melakukan sosialisasi hukum dan HAM kepada masyarakat.
Terlebih khususnya lanjut Habel, pihaknya fokus mensosialisasikan hukum dan HAM kepada aparatur sipil negara (ASN). Sebab, semenjak runtuhnya resim orde baru ASN bukan lagi menjadi raja melainkan masyarakat yang harus dilayani.
“Iya, paradigma itu sudah berganti. Dulu boleh pegawai negeri ini dilayani masyarakat tapi sekarang masyarkatlah yang menjadi raja. Sehingga ASN harus melayani dengan baik masyarakat yang membutuhkan pelayanan ASN,” tegas Habel.
Habel mengimbau, kepada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk mengutus orang-orang yang dipercayakan menjabat dan mengurus orang banyak.
“HAM harus dijunjung tinggi karena bersumber dari Tuhan pencipta langit dan bumi,” ujarnya.
Habel menambahkan, pemerintah pun wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Serta kepada para penegak hukum untuk melanggar HAM dalam menangani masalah.

“Sehingga, implementasi ini sudah harus diterapkan oleh ASN ke masyarakat khususnya bagi para kaum perempuan dan anak,” pungkasnya.(nik)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dua Bahasa Lokal di Merauke Terancam Punah

Gambar
Agustinus Mahuze for Radar Merauke Beberapa penutur bahasa lokal dari etnis Marori sedang mendokumentasikan bahasa lokalnya dalam bentuk kamus, sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian bahasa lokal Marori Mengge. MERAUKE- Dua bahas lokal yakni, Bahasa Marori yang berada di Kampung Wasur dan Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya terancam punah. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu antropolog, I Wayan Badrika yang dimulai sejak 2011 hingga 2016 lalu. “Dari hasil penelitian yang kami sudah lakukan itu, dua bahasa lokal ini sudah semakin sulit didengarkan. Sebagian besar bahasa ini tidak lagi digunakan oleh kaum mudah,” kata Asisten Peneliti I Wayan Badrika untuk wilayah  Papua,  Agustinus Mahuze ketika ditemui Radar Merauke di ruang kerjanya, Selasa (30/5). Dijelaskan, pada 2016 jumlah penutur bahasa lokal Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya hanya mencapai lima orang. Sedangkan bahasa Marori Mengge hanya tersisa 15 kepa...
Baca selengkapnya

Pemkab dan Adat Turun ke Kampung Nasem

Gambar
Sulo/Radar Merauke   Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si didampingi Dandim 1707/Merauke dan Kapolres Merauke saat turun ke  Kampung Nasem dan memberikan arahan pada pertemuan adat dalam rangka penyelesaian atas surat yang dikeluarkan Ketua Adat Kampung Nasem yang memberi ancaman pengusiran terhadap warga Kampung Wambi yang tinggal di Nasem, Sabtu (3/6) Terkait Ancaman Pengusiran Warga Wambi  yang Tinggal di Nasem MERAUKE- Pemerintah Kabupaten Merauke  dan pihak adat Marind Wilayah Sosom turun ke Kampung Nasem, Distrik  Merauke untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di kampung tersebut terkait dengan ancaman pengusiran yang dilakukan oleh  pemilik ulayat Kampung Nasem kepada warga asal Kampung Wambi yang tinggal  di kampung tersebut, Sabtu  (3/6).       Dibawah tenda  di halaman Kantor  Kampung Nasem,   penyelesaikan masalah tersebut diawali dengan  penyampaian dari Ketua ...
Baca selengkapnya

Letkol Heri Krisdianto: Proxiwor Musuh Bersama

Gambar
Robert/Radar Merauke Letkol Inf. Heri Krisdianto MERAUKE- Dandim Kodim 1707/Merauke, Letkol Inf. Heri Krisdianto meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Merauke agar sama-sama memerangi proxiwar (perang moderen.red) yang saat ini sudah menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan baik ditingkat nasional maupun daerah. “Yang perlu kita sikapi saat ini,  kita harus bersatu sekarang. Kita sudah  hidup di zaman globalisasi. Ancaman proxiwar itu menjadi musuh kita, masalah sedikit disusupi. Itu yang harus kita waspadai,” kata Letkol Inf. Heri Krisdianto ketika ditemui media ini baru-baru ini. Menurutnya, negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki latar belakang yang majemuk. Dan sebagai warga negara maka tentunya setiap masyarakat punya tanggung jawab untuk menjaga kondisi agar tetap aman.  Khususnya untuk warga yang ada di Merauke untuk tidak melihat perbedaan di jadikan sarana untuk memecah belah persatuan yang sudah terjalin lama. Dandim men...
Baca selengkapnya