Rumah Singga Dinilai Tak Cocok di Papua
Robert/Radar Merauke
Anak-anak asli papua yang hingga
kini belum tersentuh taraf kehidupan yang layak. Metreka dibiarkan terlantar
dan cenderung tidak diperhatikan.
MERAUKE-Ketua Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI) Merauke, Sergius Womsiwor, S.Pd, M.Pd menegaskan, rumah
singgah yang diprogramkan pemerintah
daerah Kabupaten Merauke untuk menangani masalah anak-anak jalanan saat ini
belum tepat untuk diterapkan di Tanah Papua.
“Program rumah singgah ini hanya
untuk habis anggaran saja. Untuk karakter orang Papua, rumah singgah itu belum
tepat sama sekali,” kata Sergius Womsiwor ketika ditemui Radar Merauke belum
lama ini.
Menurutnya, cara dan metode
penanganan anak-anak Papua khusus yang ada di Merauke saat ini tidak bisa
disamakan dengan daerah lain di Indonesia. Dikatakan, untuk menuntaskan beragam
persoalan yang terjadi pada anak jalanan, anak aibon di Kabupaten Merauke harus
butuh kerjasama dan kemauan dari bupati
dan wakil bupati dalam menuntaskan kondisi buruk ini.
“Kalau bupati butuh saya untuk
tuntaskan anak-anak dipinggir jalan itu, saya ada konsep besar. Dan ini harus
betul-betul ada orang yang mau peduli dengan anak-anak Papua,” ujarnya.
Dijelaskan, pemenuhan kebutuhan
pendidikan untuk anak-anak jalanan dan terlantar di Kabupaten Merauke saat ini
bukan sekedar konsep dan teori semata. Hal ini
harus ada upaya sentuhan langsung dari pemerintah terhadap masyarakat yang berada dalam kondisi seperti ini. Menurutnya,
metode yang paling tepat yang bisa menjawab kebutuhan pendidikan untuk
anak-anak jalanan tersebut adalah hanya dengan menerapkan sistem pendidikan
inklusif. Dimana sistim ini mewajibkan semua lembaga pendidikan di Kabupaten Merauke
harus mau menerima dan mendidik anak-anak jalanan ini berdasarkan letak wilayah
suatu lembaga pendidikan.
“Semua sekolah harus
menyelenggarakan sekolah inklusi, itu wajib. sekarang pertanyaan saya,
pemerintah sekarang mau ngga untuk anak pinggir jalan ini ada di dalam sekolah,”
harapnya.
Ditambahkan, kalau program ini
boleh mendapat dukungan dari pimpinan daerah Merauke, maka sangat diyakini
bahwa masalah pendidikan anak-anak
jalanan ini bisa terpenuhi.
“Untuk itu, pemerintah melalui
dinas terkait harus memiliki data yang jelas terkait dengan keberadaan anak-anak
ini. Pertanyaan saya, dinas pendidikan punya peta pelayanan atau tidak,”
pungkasnya. (roy/nik)
Komentar
Posting Komentar