Rumah Singga Dinilai Tak Cocok di Papua


Robert/Radar Merauke
Anak-anak asli papua yang hingga kini belum tersentuh taraf kehidupan yang layak. Metreka dibiarkan terlantar dan cenderung tidak diperhatikan.

MERAUKE-Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Merauke, Sergius Womsiwor, S.Pd, M.Pd menegaskan, rumah singgah  yang diprogramkan pemerintah daerah Kabupaten Merauke untuk menangani masalah anak-anak jalanan saat ini belum tepat  untuk diterapkan di Tanah Papua.
“Program rumah singgah ini hanya untuk habis anggaran saja. Untuk karakter orang Papua, rumah singgah itu belum tepat sama sekali,” kata Sergius Womsiwor ketika ditemui Radar Merauke belum lama ini.
Menurutnya, cara dan metode penanganan anak-anak Papua khusus yang ada di Merauke saat ini tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia. Dikatakan, untuk menuntaskan beragam persoalan yang terjadi pada anak jalanan, anak aibon di Kabupaten Merauke harus butuh kerjasama  dan kemauan dari bupati dan wakil bupati dalam menuntaskan kondisi buruk ini.
“Kalau bupati butuh saya untuk tuntaskan anak-anak dipinggir jalan itu, saya ada konsep besar. Dan ini harus betul-betul ada orang yang mau peduli dengan anak-anak Papua,” ujarnya.
Dijelaskan, pemenuhan kebutuhan pendidikan untuk anak-anak jalanan dan terlantar di Kabupaten Merauke saat ini bukan sekedar konsep dan teori semata. Hal ini  harus ada upaya sentuhan langsung dari pemerintah terhadap masyarakat  yang berada dalam kondisi seperti ini. Menurutnya, metode yang paling tepat yang bisa menjawab kebutuhan pendidikan untuk anak-anak jalanan tersebut adalah hanya dengan menerapkan sistem pendidikan inklusif. Dimana sistim ini mewajibkan semua lembaga pendidikan di Kabupaten Merauke harus mau menerima dan mendidik anak-anak jalanan ini berdasarkan letak wilayah suatu lembaga pendidikan.  
“Semua sekolah harus menyelenggarakan sekolah inklusi, itu wajib. sekarang pertanyaan saya, pemerintah sekarang mau ngga untuk anak pinggir jalan ini ada di dalam sekolah,” harapnya.
Ditambahkan, kalau program ini boleh mendapat dukungan dari pimpinan daerah Merauke, maka sangat diyakini bahwa masalah pendidikan  anak-anak jalanan ini bisa terpenuhi.
“Untuk itu, pemerintah melalui dinas terkait harus memiliki data yang jelas terkait dengan keberadaan anak-anak ini. Pertanyaan saya, dinas pendidikan punya peta pelayanan atau tidak,” pungkasnya. (roy/nik)


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dua Bahasa Lokal di Merauke Terancam Punah

Pemkab dan Adat Turun ke Kampung Nasem

Letkol Heri Krisdianto: Proxiwor Musuh Bersama