Sejumlah Pustu dan Puskemas Juga Dituntut Ganti Rugi


Robert/Radar Merauke
Adolf J.Y. Bolang

MERAUKE- Tidak hanya lahan sekolah yang dituntut ganti rugi oleh masyarakat pemilik hak ulayat, namun juga merambah ke puskemas pembantu (Pustu) dan Puskesmas.  
Kepada wartawan,  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dr. Adolf J.Y. Bolang mengatakan, beberapa surat dari pemilik hak ulayat yang sudah masuk ke meja kerjanya yang menuntut ganti rugi atas tanah mereka yang sudah terdapat bangunan fasilitas kesehatan diatasnya. ‘’Ya sejumlah bangunan  fasilitas kesehatan berupa pustu dan puskemas  yang tersebar di beberapa distrik menuntut ganti rugi  atas tanah ulayat tersebut,’’ kata Adolf Bolang, kepada wartawan di Kantornya, Selasa (4/4)
Dijelaskan, hingga saat ini ada beberapa tempat pelayanan kesehatan yang telah disurati oleh pihak terkait. Diantaranya Pustu Kondo dan Puskemas Kimaam. Diakuinya, surat dari para pemangku ulayat ini tidak bersifat ancaman, namun mereka meminta uang kompensasi atau ganti rugi lahan yang telah digunakan tersebut.
“Ada yang menyebutkan jumlah uang yang harus dibayar. Tapi ada juga yang tidak menyebutkan nilainya,” katanya.
Menurutnya, meskipun bunyi surat tersebut belum menujukan ancaman terhadap keberadaan sejumlah fasilitas tersebut. Namun jika ini tidak diselesaikan segera bukan tidak mungkin kedepan akan dilanjutkan dengan cara-cara yang tidak wajar lagi.
“Secara eksplisit sih tidak ada. Tapi kedepan kalau tidak ada solusi akan terjadi seperti itu. Permintaan ini bukan baru kali ini tapi sudah terjadi sejak dua tiga tahun lalu,” jelasnya.
Dikatakan, menindaklanjuti isi surat itu, pihaknya telah melayangkan surat yang ditujukan kepada pimpinan daerah Kabupaten Merauke agar segera menindaklanjuti surat dari para pemilik ulayat tersebut.
 Lanjut dia, dinas terkait dalam hal ini dinas pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Merauke telah melakukan pengecekan ke dinas kesehatan untuk selanjutnya dicarikan solusi. Namun seringnya pergantian pejabat pada instansi tersebut maka proses yang telah dilakukan sebelumnya itu harus terhenti dan tidak lagi bisa dilanjutkan.
“Kendalanya itu, pejabat di instansi terkait  ini sering diganti makanya seperti tidak ada kemajuan dalam proses yang telah dilakukan sebelumnya,” jelasnya.
Ditambahkan, jika kondisi ini dibiarkan terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin satu saat nanti para petugas kesehatan yang sedang bertugas di wilayah yang bermasalah itu akan merasa terganggu. Sehingga hal ini akan berdampak pada tidak optimalnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah bersangkutan.
“Kami harapkan ini segera ditemukan solusinya, sehingga para petugas kami bisa betah dan tenang menjalankan tugasnya ke depan,” tambahnya.(roy/ulo) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dua Bahasa Lokal di Merauke Terancam Punah

Gambar
Agustinus Mahuze for Radar Merauke Beberapa penutur bahasa lokal dari etnis Marori sedang mendokumentasikan bahasa lokalnya dalam bentuk kamus, sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian bahasa lokal Marori Mengge. MERAUKE- Dua bahas lokal yakni, Bahasa Marori yang berada di Kampung Wasur dan Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya terancam punah. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu antropolog, I Wayan Badrika yang dimulai sejak 2011 hingga 2016 lalu. “Dari hasil penelitian yang kami sudah lakukan itu, dua bahasa lokal ini sudah semakin sulit didengarkan. Sebagian besar bahasa ini tidak lagi digunakan oleh kaum mudah,” kata Asisten Peneliti I Wayan Badrika untuk wilayah  Papua,  Agustinus Mahuze ketika ditemui Radar Merauke di ruang kerjanya, Selasa (30/5). Dijelaskan, pada 2016 jumlah penutur bahasa lokal Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya hanya mencapai lima orang. Sedangkan bahasa Marori Mengge hanya tersisa 15 kepa...
Baca selengkapnya

Pemkab dan Adat Turun ke Kampung Nasem

Gambar
Sulo/Radar Merauke   Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si didampingi Dandim 1707/Merauke dan Kapolres Merauke saat turun ke  Kampung Nasem dan memberikan arahan pada pertemuan adat dalam rangka penyelesaian atas surat yang dikeluarkan Ketua Adat Kampung Nasem yang memberi ancaman pengusiran terhadap warga Kampung Wambi yang tinggal di Nasem, Sabtu (3/6) Terkait Ancaman Pengusiran Warga Wambi  yang Tinggal di Nasem MERAUKE- Pemerintah Kabupaten Merauke  dan pihak adat Marind Wilayah Sosom turun ke Kampung Nasem, Distrik  Merauke untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di kampung tersebut terkait dengan ancaman pengusiran yang dilakukan oleh  pemilik ulayat Kampung Nasem kepada warga asal Kampung Wambi yang tinggal  di kampung tersebut, Sabtu  (3/6).       Dibawah tenda  di halaman Kantor  Kampung Nasem,   penyelesaikan masalah tersebut diawali dengan  penyampaian dari Ketua ...
Baca selengkapnya

Letkol Heri Krisdianto: Proxiwor Musuh Bersama

Gambar
Robert/Radar Merauke Letkol Inf. Heri Krisdianto MERAUKE- Dandim Kodim 1707/Merauke, Letkol Inf. Heri Krisdianto meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Merauke agar sama-sama memerangi proxiwar (perang moderen.red) yang saat ini sudah menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan baik ditingkat nasional maupun daerah. “Yang perlu kita sikapi saat ini,  kita harus bersatu sekarang. Kita sudah  hidup di zaman globalisasi. Ancaman proxiwar itu menjadi musuh kita, masalah sedikit disusupi. Itu yang harus kita waspadai,” kata Letkol Inf. Heri Krisdianto ketika ditemui media ini baru-baru ini. Menurutnya, negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki latar belakang yang majemuk. Dan sebagai warga negara maka tentunya setiap masyarakat punya tanggung jawab untuk menjaga kondisi agar tetap aman.  Khususnya untuk warga yang ada di Merauke untuk tidak melihat perbedaan di jadikan sarana untuk memecah belah persatuan yang sudah terjalin lama. Dandim men...
Baca selengkapnya