Tangani Kombai dan Korowai, Harus Ada Kebijakan Khusus

MERAUKE- Direktur  Silva Papua Lestari Kristian Arin, S.Hut,  mengungkapkan, untuk menangani  masalah kesehatan di Kombai dan Korowai di Distrik Yanirumah, Kabupaten  Boven Digoel  harus ada kebijakan khusus  yang diberikan pemerintah  bagi para tenaga medis yang bertugas  di wilayah tersebut. 

‘’Bagi saya,  harus ada kebijakan khusus.  Bukan dengan datang melakukan pengobatan  sehari setelah  itu kemudian ditinggalkan  berbulan-bulan,’’   kata Kristian Ari, ditemui Radar Merauke, Jumat  (21/4).  Hal ini disampaikan Kristian Ari terkait rencana Tim Kesehatan  dari Pemerintah Provinsi Papua yang akan turun ke  wilayah tersebut sehubungan dengan adanya aksi demo damai  yang dilakukan oleh sekelompok warga beberapa waktu lalu di Jayapura. 

Terkait dengan aksi demo damai  yang dilakukan tersebut, Kristian Ari  yang sejak tahun 2010 lalu berkecimpung di daerah Korowai dan Kombai dalam mendampingi masyarakat Adat  mengaku belum mengetahui secara pasti apa yang dituntut dari sekolompok masyarakat  terkait masalah kesehatan di Korowai tersebut. ‘’Sebenarnya yang diperjuangkan dari kawan-kawan yang melakukan aksi demo damai di provinsi itu yang merea tuntut apakah layanan atau apa. Sebab, kampanye mereka darurat kesehatan. Nah, darurat  kesehatan ini apa. Apakah ada temuan misalnya wabah atau serangan penyakit luar biasa. Ini yang kami masih bigung,’’ kata Kristian  Ari.

Dikatakan, selama ini  yang diketahui adalah layanan kesehatan ke masyarakat yang masih sangat terbatas akibat petugas medis yang ada tidak didukung dengan sarana transportasi yang memadai maupun anggaran yang cukup.

‘’Tapi khusus di Kabupaten Boven Digoel kalau kita lihat memang sudah ada petugas.  Tapi, pola pelayanannya adalah puskesmas dimana masyarakat yang harus berkunjung ke puskesmas. Tapi  masyarakat kita yang akan berkunjung ke  pusat layanan kesehatan  itu terbatas karena masalah transportasi dan geografis yang sangat sulit,’’ terangnya. Menurut Kristian Ari, dengan   masalah transportasi  dan geografis  yang sulit membuat  tenaga medis sulit menjangkau masyarakat yang ada di daerah  terisolir.  ‘’Selain tidak didukung dengan  sarana transportasi  yang memadai juga   karena tidak didukung  dengan anggaran untuk mencapai kampung-kampung yang sulit tersebut,’’ kata dia. 

Dikatakan, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah  baik provinsi maupun  pemerintah Kabupaten dalam penanganan kesehatan di Kombai dan Korowai tersebut adalah memberikan kebijakan  khusus.

Kebijakan khusus  disini adalah, tenaga medis  yang ditempatkan    di daerah tersulit  seperti Kombai dan Korowai  tersebut selain diberikan insentif yang memadai, juga   dilengkapi dengan sarana transportasi yang memadai  pula.

 ‘’Itu harus dilakukan agar petugas   kesehatan yang ditempatkan di sana bisa beta tinggal  ditempat tugas. Selain  itu, dalam  melakukan pelayanan, mereka  didukung dengan sasaran transportasi yang memadai. Bayangkan, hanya dengan gaji  Rp 3,5  juta misalnya, kemudian mau melakukan pelayanan ke kampung-kampung yang   sangat sulit tanpa alat transportasi. Gaji mereka saja tidak cukup untuk membayar  biaya transportasi,’’ terangnya.  

Dikatakan, selama ini penyakit-penyakit yang masih  endemis di  Kombai dan Korowai tersebut adalah malaria,  kaki gajah dan hernia. Termasuk  yang diderita  masyarakat adalah penyakit kulit. ‘’Sejumlah penyakit  itu yang masih cukup endemis di sana.  Teman-teman dari Silva Papua Lestari kalau ke kampung-kampung melakukan pengobatan, pulang   itu pasti kena malaria,’’ tandasnya.

Ditambahkan, jika tim yang akan  ke Kombai dan Korowai  hanya untuk datang sehari melakukan pengobatan   tidak akan menyelesaikan  persoalan kesehatan yang ada d Kombai dan Korowai tersebut.  ‘’Tapi harus  ada kebijakan khusus dalam menangani masalah kesehatan di  sana. Kalau  tidak ada kebijakan  khusus seperti yang saya sebutkan tadi  itu agak sulit,’’ tambahnya. (ulo)