Perda ADD Tak Bisa Diterbitkan

Robert/radar Merauke
Fransiskus X. Sirfefa, SIP

MERAUKE- Terkait adanya usulan dari anggota DPR RI dapil Papua, Sulaeman Hamzah yang meminta pemerintah daerah di seluruh tanah Papua untuk membentuk Perda tentang Alokasi Dana Desa (ADD), ditanggapi oleh ketua DPRD Merauke, Fransiskus Sirfefa. Menurut Sirfefa,  dalam mengawal seluruh program dan penggunaan anggaran yang berasal ADD, sangat tidak tepat bila dikawal dengan menerbitkan Perda khusus.
“Saya pikir kalau diminta dalam bentuk Perda itu kurang tepat. Karena itu programnya  presiden sekarang. Mungkin bentuk tim yang di SK kan oleh bupati untuk mengawasi program yang sedang berjalan. Saya kira itu lebih tepat,” kata Fransiskus Sirfefa saat ditemui awak media, Jumat (12/5) kemarin.
Dijelaskan, program dana desa ini merupakan program daripada Presiden Joko Widodo. Sehingga, yang menjadi pertimbangan adalah ketika program tersebut jika tidak dilanjutkan oleh presiden yang memimpin berikutnya.
”Kalau pak Jokowi turun, apakah perdanya harus ikut berhenti juga, tidak mungkin begitu,” ujarnya.
Menurut politisi Gerindara ini, kurang tepat jika cara pengawalan dana desa itu dibuatkan dalam perda. Sehingga pihaknya menganjurkan, jika memang harus diperlukan untuk mengawal dana tersebut dari sisi aturan. Sebaiknya dimaksimalkan dengan aturan keputusan atau peraturan bupati (Perbub).
“Ini bisa dimaksimalkan dengan perbub. Ada tim yang dibuat nanti disinkronkan dengan peraturan bupati tersebut,” imbuhnya.
Sirfefa berharap, dalam penggunaan dana desa yang dialokasikan dari pemerintah pusat ini bisa dioptimalkan kembali dalam program dan realisasinya. Sehingga masyarakat kampung yang menjadi sasaran program pembangunan itu bisa merasakan hasil pembangunannya.(roy/nik)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dua Bahasa Lokal di Merauke Terancam Punah

Gambar
Agustinus Mahuze for Radar Merauke Beberapa penutur bahasa lokal dari etnis Marori sedang mendokumentasikan bahasa lokalnya dalam bentuk kamus, sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian bahasa lokal Marori Mengge. MERAUKE- Dua bahas lokal yakni, Bahasa Marori yang berada di Kampung Wasur dan Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya terancam punah. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu antropolog, I Wayan Badrika yang dimulai sejak 2011 hingga 2016 lalu. “Dari hasil penelitian yang kami sudah lakukan itu, dua bahasa lokal ini sudah semakin sulit didengarkan. Sebagian besar bahasa ini tidak lagi digunakan oleh kaum mudah,” kata Asisten Peneliti I Wayan Badrika untuk wilayah  Papua,  Agustinus Mahuze ketika ditemui Radar Merauke di ruang kerjanya, Selasa (30/5). Dijelaskan, pada 2016 jumlah penutur bahasa lokal Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya hanya mencapai lima orang. Sedangkan bahasa Marori Mengge hanya tersisa 15 kepa...
Baca selengkapnya

Pemkab dan Adat Turun ke Kampung Nasem

Gambar
Sulo/Radar Merauke   Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si didampingi Dandim 1707/Merauke dan Kapolres Merauke saat turun ke  Kampung Nasem dan memberikan arahan pada pertemuan adat dalam rangka penyelesaian atas surat yang dikeluarkan Ketua Adat Kampung Nasem yang memberi ancaman pengusiran terhadap warga Kampung Wambi yang tinggal di Nasem, Sabtu (3/6) Terkait Ancaman Pengusiran Warga Wambi  yang Tinggal di Nasem MERAUKE- Pemerintah Kabupaten Merauke  dan pihak adat Marind Wilayah Sosom turun ke Kampung Nasem, Distrik  Merauke untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di kampung tersebut terkait dengan ancaman pengusiran yang dilakukan oleh  pemilik ulayat Kampung Nasem kepada warga asal Kampung Wambi yang tinggal  di kampung tersebut, Sabtu  (3/6).       Dibawah tenda  di halaman Kantor  Kampung Nasem,   penyelesaikan masalah tersebut diawali dengan  penyampaian dari Ketua ...
Baca selengkapnya

Letkol Heri Krisdianto: Proxiwor Musuh Bersama

Gambar
Robert/Radar Merauke Letkol Inf. Heri Krisdianto MERAUKE- Dandim Kodim 1707/Merauke, Letkol Inf. Heri Krisdianto meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Merauke agar sama-sama memerangi proxiwar (perang moderen.red) yang saat ini sudah menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan baik ditingkat nasional maupun daerah. “Yang perlu kita sikapi saat ini,  kita harus bersatu sekarang. Kita sudah  hidup di zaman globalisasi. Ancaman proxiwar itu menjadi musuh kita, masalah sedikit disusupi. Itu yang harus kita waspadai,” kata Letkol Inf. Heri Krisdianto ketika ditemui media ini baru-baru ini. Menurutnya, negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki latar belakang yang majemuk. Dan sebagai warga negara maka tentunya setiap masyarakat punya tanggung jawab untuk menjaga kondisi agar tetap aman.  Khususnya untuk warga yang ada di Merauke untuk tidak melihat perbedaan di jadikan sarana untuk memecah belah persatuan yang sudah terjalin lama. Dandim men...
Baca selengkapnya