KSOP Akan Segera Tertibkan Buruh Ilegal


Sulo/Radar Merauke
Fahrin Reza

MERAUKE-  Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Merauke akan segera mengambil sikap terkait dengan adanya buruh ilegal yang ada di Pelabuhan Umum Merauke.  Sebab, jika   tidak segera disikapi dan terus bertambah maka kedepan akan sulit diatasi. Apalagi, jika  sudah membentuk komunitas baru.
‘’Kami akan segera tertibkan terkait dengan adanya buruh ilegal yang ada di Pelabuhan Merauke. Kalau terus dibiarkan akan bertambah banyak sehingga nantinya sulit diatasi,’’ kata  Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Merauke  Fahrin Reza, kepada wartawan  ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/5).
     Fahrin   Reza menjelaskan,  dirinya juga mendapat informasi terkait buruh ilegal ini.  Terkadang, lanjut  Reza,  buruh ilegal ini memeras. ‘’Ini yang tidak boleh terjadi,’’ terangnya.  Karena itu, sambung Fahrin Reza, jika ada  masyarakat atau penumpang   yang mengalami hal tersebut untuk segera melaporkan ke petugas dalam hal ini KP3 Pelabuhan Merauke.
Sebenarnya, lanjut   KSOP, di Pelabuhan  Merauke ada buruh legal  yakni TKBM  yang setiap melaksanakan tugas menggunakan seragam. Jumlah buruh legal ini, lanjut   Fahrin Reza, 285 orang.
Untuk menertibkan buruh ilegal   yang ada di Pelabuhan Merauke itu, jelas Fahrin Reza, pihaknya akan kerja sama dengan stakeholder  terutama dengan pihak kepolisian dan Pelindo.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat khususnya pengguna jasa pelabuhan Merauke itu untuk tidak menggunakan jasa dari buruh ilegal tersebut. ‘’Kalau  tetap memaksakan, ya  lapor pihak keamanan,’’ tandasnya. Secara terpisah GM Pelindo Cabang Merauke Hidayat mengungkapkan persoalan yang terjadi di pelabuhan Merauke tersebut merupakan tangungjawab bersama.
"Betul Pelindo itu penyedia fasilitas. Tapi untuk aktifitas buruh atau tenaga kerja itu, itukan ada institusi tersendirinya.  Mungkin perlu untuk semua stakeholder yang ada di pelabuhan itu khususnya regulator KSOP mendorong untuk dilakukan dengan pihak-pihak itu," kata Hidayat.
Dijelaskan, pihaknya hanya selaku pengelola pelabuhan   maka kehadirannya lebih kepada menyediakan fasilitas dan sarana prasaran pelabuhan tersebut. Sedangkan kehadiran buruh-buruh ada bidang dan institusinya masing-masing yang mengatur.

"Mungkin ini menjadi masukan yang penting buat kami managemen dan institusi yang ada di pelabuhan untuk mendorong supaya sedikitkan aktivitas orang yang masuk ke dalam pelabuhan," ujarnya.(roy/nik/ulo)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dua Bahasa Lokal di Merauke Terancam Punah

Gambar
Agustinus Mahuze for Radar Merauke Beberapa penutur bahasa lokal dari etnis Marori sedang mendokumentasikan bahasa lokalnya dalam bentuk kamus, sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian bahasa lokal Marori Mengge. MERAUKE- Dua bahas lokal yakni, Bahasa Marori yang berada di Kampung Wasur dan Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya terancam punah. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu antropolog, I Wayan Badrika yang dimulai sejak 2011 hingga 2016 lalu. “Dari hasil penelitian yang kami sudah lakukan itu, dua bahasa lokal ini sudah semakin sulit didengarkan. Sebagian besar bahasa ini tidak lagi digunakan oleh kaum mudah,” kata Asisten Peneliti I Wayan Badrika untuk wilayah  Papua,  Agustinus Mahuze ketika ditemui Radar Merauke di ruang kerjanya, Selasa (30/5). Dijelaskan, pada 2016 jumlah penutur bahasa lokal Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya hanya mencapai lima orang. Sedangkan bahasa Marori Mengge hanya tersisa 15 kepa...
Baca selengkapnya

Pemkab dan Adat Turun ke Kampung Nasem

Gambar
Sulo/Radar Merauke   Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si didampingi Dandim 1707/Merauke dan Kapolres Merauke saat turun ke  Kampung Nasem dan memberikan arahan pada pertemuan adat dalam rangka penyelesaian atas surat yang dikeluarkan Ketua Adat Kampung Nasem yang memberi ancaman pengusiran terhadap warga Kampung Wambi yang tinggal di Nasem, Sabtu (3/6) Terkait Ancaman Pengusiran Warga Wambi  yang Tinggal di Nasem MERAUKE- Pemerintah Kabupaten Merauke  dan pihak adat Marind Wilayah Sosom turun ke Kampung Nasem, Distrik  Merauke untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di kampung tersebut terkait dengan ancaman pengusiran yang dilakukan oleh  pemilik ulayat Kampung Nasem kepada warga asal Kampung Wambi yang tinggal  di kampung tersebut, Sabtu  (3/6).       Dibawah tenda  di halaman Kantor  Kampung Nasem,   penyelesaikan masalah tersebut diawali dengan  penyampaian dari Ketua ...
Baca selengkapnya

Letkol Heri Krisdianto: Proxiwor Musuh Bersama

Gambar
Robert/Radar Merauke Letkol Inf. Heri Krisdianto MERAUKE- Dandim Kodim 1707/Merauke, Letkol Inf. Heri Krisdianto meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Merauke agar sama-sama memerangi proxiwar (perang moderen.red) yang saat ini sudah menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan baik ditingkat nasional maupun daerah. “Yang perlu kita sikapi saat ini,  kita harus bersatu sekarang. Kita sudah  hidup di zaman globalisasi. Ancaman proxiwar itu menjadi musuh kita, masalah sedikit disusupi. Itu yang harus kita waspadai,” kata Letkol Inf. Heri Krisdianto ketika ditemui media ini baru-baru ini. Menurutnya, negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki latar belakang yang majemuk. Dan sebagai warga negara maka tentunya setiap masyarakat punya tanggung jawab untuk menjaga kondisi agar tetap aman.  Khususnya untuk warga yang ada di Merauke untuk tidak melihat perbedaan di jadikan sarana untuk memecah belah persatuan yang sudah terjalin lama. Dandim men...
Baca selengkapnya