Warga PNG Minta Kompensasi Bayaran Kayu

MERAUKE- Warga  PNG yang ada tinggal  di sekitar garis perbatasan RI-PNG  meminta kompensasi pembayaran atas kayu  yang ditebang oleh pihak PT Bio Inti Agrindo  (BIA). Permintaan  kompensasi ini, karena kawasan konsesi perizinan yang telah dikuasai oleh PT BIA tersebut  juga merupakan hak ulayat mereka.  Namun sejauh ini, pihak PT BIA mengaku belum bisa membayar permintaan tersebut karena belum ada aturan sebagai dasar   untuk melakukan pembayaran.
‘’Selama ini  kami belum lakukan pembayaran kepada mereka. Kami sendiri belum ada dasar  untuk bisa membayar mereka karena dia  warga PNG. Meskipun  secara ulayat,  kawasan itu juga milik mereka,’’ kata Senior Manager  PT BIA  Yanto Sabara kepada wartawan ketika mengikuti  sosialisasi tentang orang asing di Kantor Imigrasi Merauke,  Rabu (17/5).  
Yanto mengungkapkan secara kekerabatan  warga  PNG yang tinggal di perbatasan dengan Indonesia masih  memiliki hubungan keluarga dan  sebagian lahan yang ada di wilayah Indonesia  secara adat milik mereka.  Begitu juga warga Indonesia yang  ada diperbatasan Indonesia, memiliki sebagian  hak ulayat di PNG.
Selama ini, lanjut  Yanto Sabara, pihaknya  membayar kayu yang ditebang tersebut sesuai dengan  SK Gubernur. ‘’Tapi yang akan kami buka ini, itu milik  orang dari PNG.  Nah, untuk masalah ini bagaimana. Apakah  bisa kami membayar kepada mereka atau tidak. Kalau bisa  kami harus punya pegangan supaya nantinya tidak  disalahkan. Ini yang kami sedang pertanyakan kepada pemerintah,’’  jelasnya.

Diketahui, perusahaan asal Korea Utara yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit itu beroperasi di Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke. Dimana sebagian dari izin lahan yang diberikan pemerintah berada di sekitar perbatasan negara RI-PNG. (ulo) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dua Bahasa Lokal di Merauke Terancam Punah

Gambar
Agustinus Mahuze for Radar Merauke Beberapa penutur bahasa lokal dari etnis Marori sedang mendokumentasikan bahasa lokalnya dalam bentuk kamus, sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian bahasa lokal Marori Mengge. MERAUKE- Dua bahas lokal yakni, Bahasa Marori yang berada di Kampung Wasur dan Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya terancam punah. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu antropolog, I Wayan Badrika yang dimulai sejak 2011 hingga 2016 lalu. “Dari hasil penelitian yang kami sudah lakukan itu, dua bahasa lokal ini sudah semakin sulit didengarkan. Sebagian besar bahasa ini tidak lagi digunakan oleh kaum mudah,” kata Asisten Peneliti I Wayan Badrika untuk wilayah  Papua,  Agustinus Mahuze ketika ditemui Radar Merauke di ruang kerjanya, Selasa (30/5). Dijelaskan, pada 2016 jumlah penutur bahasa lokal Kanum Badi yang berada di Kampung Onggaya hanya mencapai lima orang. Sedangkan bahasa Marori Mengge hanya tersisa 15 kepa...
Baca selengkapnya

Pemkab dan Adat Turun ke Kampung Nasem

Gambar
Sulo/Radar Merauke   Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si didampingi Dandim 1707/Merauke dan Kapolres Merauke saat turun ke  Kampung Nasem dan memberikan arahan pada pertemuan adat dalam rangka penyelesaian atas surat yang dikeluarkan Ketua Adat Kampung Nasem yang memberi ancaman pengusiran terhadap warga Kampung Wambi yang tinggal di Nasem, Sabtu (3/6) Terkait Ancaman Pengusiran Warga Wambi  yang Tinggal di Nasem MERAUKE- Pemerintah Kabupaten Merauke  dan pihak adat Marind Wilayah Sosom turun ke Kampung Nasem, Distrik  Merauke untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di kampung tersebut terkait dengan ancaman pengusiran yang dilakukan oleh  pemilik ulayat Kampung Nasem kepada warga asal Kampung Wambi yang tinggal  di kampung tersebut, Sabtu  (3/6).       Dibawah tenda  di halaman Kantor  Kampung Nasem,   penyelesaikan masalah tersebut diawali dengan  penyampaian dari Ketua ...
Baca selengkapnya

Letkol Heri Krisdianto: Proxiwor Musuh Bersama

Gambar
Robert/Radar Merauke Letkol Inf. Heri Krisdianto MERAUKE- Dandim Kodim 1707/Merauke, Letkol Inf. Heri Krisdianto meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Merauke agar sama-sama memerangi proxiwar (perang moderen.red) yang saat ini sudah menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan baik ditingkat nasional maupun daerah. “Yang perlu kita sikapi saat ini,  kita harus bersatu sekarang. Kita sudah  hidup di zaman globalisasi. Ancaman proxiwar itu menjadi musuh kita, masalah sedikit disusupi. Itu yang harus kita waspadai,” kata Letkol Inf. Heri Krisdianto ketika ditemui media ini baru-baru ini. Menurutnya, negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki latar belakang yang majemuk. Dan sebagai warga negara maka tentunya setiap masyarakat punya tanggung jawab untuk menjaga kondisi agar tetap aman.  Khususnya untuk warga yang ada di Merauke untuk tidak melihat perbedaan di jadikan sarana untuk memecah belah persatuan yang sudah terjalin lama. Dandim men...
Baca selengkapnya